Aceh, provinsi yang terletak di ujung barat Indonesia, terus berbenah dalam meningkatkan kualitas layanan publik bagi masyarakatnya. Memahami berbagai jenis layanan publik di Aceh serta cara mengaksesnya adalah hal penting bagi setiap warga dan pendatang. Artikel ini akan memberikan informasi komprehensif mengenai layanan publik Aceh yang tersedia.

Pemerintah Provinsi Aceh dan pemerintah kabupaten/kota di seluruh wilayah terus berupaya menyediakan layanan publik yang efisien dan mudah diakses. Beberapa jenis layanan publik utama yang tersedia di Aceh meliputi layanan administrasi kependudukan (seperti pembuatan KTP, Kartu Keluarga, dan akta kelahiran), layanan kesehatan (puskesmas, rumah sakit umum daerah), layanan pendidikan (sekolah negeri dan swasta), serta layanan perizinan dan investasi.

Untuk mengakses layanan administrasi kependudukan di Aceh, masyarakat dapat mendatangi kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) di tingkat kabupaten/kota. Proses pembuatan dokumen kependudukan kini semakin dipermudah dengan adanya sistem daring di beberapa daerah. Informasi mengenai persyaratan dan prosedur pengajuan dapat diakses melalui situs web resmi atau media sosial Disdukcapil setempat.

Di sektor kesehatan, layanan kesehatan publik di Aceh tersedia melalui jaringan puskesmas yang tersebar di seluruh kecamatan dan rumah sakit umum daerah (RSUD) di tingkat kabupaten/kota dan provinsi. Pemerintah Aceh terus berupaya meningkatkan fasilitas dan kualitas pelayanan kesehatan, termasuk penyediaan tenaga medis yang kompeten dan ketersediaan obat-obatan. Informasi mengenai jadwal praktik dokter dan layanan spesialis dapat diperoleh melalui situs web atau informasi langsung dari masing-masing fasilitas kesehatan.

Layanan pendidikan publik di Aceh mencakup jenjang pendidikan dasar, menengah, hingga perguruan tinggi negeri. Pemerintah Aceh memiliki komitmen yang tinggi dalam meningkatkan kualitas pendidikan melalui berbagai program, termasuk peningkatan kompetensi guru dan penyediaan fasilitas belajar yang memadai. Informasi mengenai pendaftaran sekolah dan perguruan tinggi negeri dapat diakses melalui situs web Dinas Pendidikan Aceh atau masing-masing institusi pendidikan.

Selain itu, pemerintah Aceh juga menyediakan berbagai layanan perizinan dan investasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) hadir di tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk memudahkan para pelaku usaha dalam mengurus berbagai jenis izin.

Aparat kepolisian dari Polresta Banda Aceh berhasil mengamankan seorang operator warnet ditangkap karena kedapatan menyewakan akun judi online kepada para pelanggannya. Pelaku yang diketahui berinisial MA (25 tahun) ditangkap di sebuah warung internet (warnet) di kawasan Kecamatan Kuta Alam pada Kamis malam, 1 Mei 2025, sekitar pukul 22.00 WIB. Penangkapan operator warnet ditangkap ini merupakan bagian dari operasi pemberantasan praktik perjudian online yang semakin marak di wilayah Aceh.

Penangkapan MA berawal dari informasi masyarakat yang resah dengan aktivitas mencurigakan di warnet tersebut, di mana banyak pengunjung yang bermain judi online dengan menggunakan akun sewaan dari operator warnet ditangkap. Setelah melakukan penyelidikan, petugas Satuan Reserse Kriminal Polresta Banda Aceh melakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan MA beserta sejumlah barang bukti.

Barang bukti yang diamankan dari operator warnet ditangkap tersebut antara lain beberapa unit komputer yang terhubung dengan situs judi online, sejumlah akun judi online yang siap disewakan, dan uang tunai yang diduga merupakan hasil dari penyewaan akun judi. Dalam pemeriksaan di Mapolresta Banda Aceh pada Jumat pagi, 2 Mei 2025, MA mengakui perbuatannya dan telah menjalankan praktik ilegal ini selama beberapa bulan terakhir. Ia mengaku mendapatkan keuntungan dari setiap akun judi yang disewakannya kepada para pemain.

Kapolresta Banda Aceh, Kombes Pol. Joko Krisdiyanto, melalui Kasat Reskrim, Kompol Fadillah Aditya Pratama, membenarkan penangkapan operator warnet ditangkap terkait kasus penyewaan akun judi online. “Kami telah mengamankan seorang operator warnet yang terbukti menyediakan dan menyewakan akun untuk bermain judi online. Tindakan ini jelas melanggar hukum dan bertentangan dengan nilai-nilai yang berlaku di Aceh,” tegas Kompol Fadillah. Pelaku akan dijerat dengan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) jo Pasal 303 KUHP tentang perjudian, dengan ancaman hukuman pidana penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda maksimal Rp 1 miliar.  

Pihak kepolisian mengimbau kepada seluruh pemilik dan operator warnet di Banda Aceh untuk tidak terlibat dalam praktik perjudian online dalam bentuk apapun. Polresta Banda Aceh akan terus melakukan operasi pemberantasan judi online guna menciptakan lingkungan yang bersih dan kondusif. Penangkapan operator warnet ditangkap ini diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pihak lain yang mencoba melakukan praktik serupa.